Rapor 100 Hari Jokowi-JK dari Perspektif Perempuan

Rasa aman dan melindungi

Pemberantasan korupsi dan penegakan hukum 

Pelayanan publik

Daulat pangan berbasis agribisnis kerakyatan 

Daulat energi berbasis pada kepentingan nasional

Restorasi ekonomi maritim Indonesia 

Emansipasi

Kemandirian 

Kebhinekaan

(Nawacita Jokowi-JK)

Menghadirkan Negara yang Bekerja, adalah salah satu tujuan Nawacita. Ada tiga elemen penting yang ditargetkan oleh Pemerintah Baru dalam menghadirkan negara langsung yaitu memberikan rasa aman dan melindungi, pemberantasan korupsi dan penegakan hukum dan Pelayanan Publik. 100 Hari bekerja, negara betul-betul hadir dalam bentuk charity pada masyarakat melalui Kartu Indonesia Sehat (KIS), Kartu Indonesia Pintar (KIP) dan berbagai jenis bantuan sosial lainnya. Pembenahan Birokrasi juga secara terus menerus dilakukan, bukan hanya tampak pada perubahan fisik kantor pemerintahan, tetapi juga perubahan nomenklatur kementerian dan birokrasi di dalamnya yang kesemuanya ditujukan untuk membuat tata kelolah yang efektif dan ramping. 

Namun dalam hal memberikan rasa aman bagi warga negara terutama perempuan kehadiran negara belum dirasakan secara utuh. Sebut saja penembakan-penembakan liar di Papua, Poso dan Aceh, berdampak serius pada warga karena tidak bisa menjalankan aktifitas normal sehari-hari. Negara begitu tegas dalam merespon kasus narkoba, tetapi tidak pada kasus kekerasan terhadap perempuan. Eksekusi hukuman mati bagi para pengedar narkoba dianggap sebagai dianggap urgen karena tingginya angka pemakai narkoba yang setiap harinya ada 50 orang meninggal. Padahal dalam catatan KOMNAS Perempuan, setiap 1 jam ada 28 perempuan mengalami kekerasan. Tidak diprioritaskannya kekerasan terhadap perempuan dalam jajaran kementerian terlihat sekali pada sikap pemerintah dalam Forum regional Asia Pasific Beijing +20 yang baru-baru ini diselenggarakan di Bangkok pada 17-20 November 2014, dimana pemerintah tidak mendukung perlindungan pada perempuan dalam bidang hak seksualitas dan menolak diversitas dalam keluarga. Ini sangat nyata bahwa pemerintah belum menaruh perhatian khusus pada isu perempuan. 

Komitmen pada kebebasan beragama sangat tinggi. Meskipun terlihat lamban dalam hal merespon kasus-kasus pelanggaran HAM pada minoritas. selama 100 hari kerja, tidak ada kemajuan dalam upaya mengembalikan pengungsi ke tanah asalnya. Bahkan, kasus yang sudah jelas seperti pembukaan segel GKI Yasmin juga belum terlihat progresnya. 

Dalam hal memperkuat kesejahteraan masyarakat, negara sangat terlihat melakukan reformasi pada bidang kemaritiman dengan pemberantasan Illegal Fishing, dan perlahan juga memperkuat bantuan pada petani dan nelayan. Ketegasan pemerintah dalam menangkap para pencuri ikan sangat berdampak pada peningkatan hasil tangkapan nelayan. Keberanian ini diharapkan juga sama gigihnya untuk menjamin kesejahteraan bagi kelompok minoritas seperti Ahmadyah dan Shia yang tinggal di pengungsian. Program pengentasan kemiskinan masih banyak didominasi bidang charity dan belum terlihat penguatan pada program affirmatifnya.

Akhirnya, Revolusi Mental adalah bagian pekerjaan pemerintah yang masih lemah. Dihentikannya kurikulum 2013, dibukanya direktorat ayah bunda, belum signifikan sebagai basis revolusi mental. Justru revolusi mental terkait dengan memperkuat perspektif gender masih belum terlihat gerakknya. Ini adalah pilar paling penting yang akan bisa membongkar cara pandang bangsa Indonesia. Tetapi justru usaha di bidang revolusi mental tidak menunjukkan kemajuan berarti. Presiden sangat memfokuskan pada bidang ekonomi dan pembangunan infrastruktur, sehingga elemen software kurang mendapatkan perhatian. 

Kami, atas nama Indonesia Beragam, koalisi 143 lembaga perempuan, merasa peduli untuk mengingatkan pemerintah bahwa masih banyak persoalan urgen yang justru tidak menjadi prioritas pembangunan Pemerintah Baru. Rapor 100 Hari Jokowi ini kami bangun dari pengamatan   media dan juga hasil dari keterlibatan langsung pada kegiatan kementerian. 

Rapor 100 Hari Jokowi adalah review kinerja Pemeirntah Baru dalam menjalankan program prioritas atau yang disebut Quick Win. Metodologi yang dipakai dalam melihat capaian dari kinerja Kabinet Kerja adalah menggunakan ukuran dari prioritas setiap kementerian terkait dengan 10 Agenda politik Perempuan, yaitu: 

1. Kesehatan reproduksi dan seksualitas 
2. Hak atas pendidikan 
3. Kekerasan terhadap PErempuan 
4. Pemiskinan PErempuan 
5. Perempuan dalam konflik dan bencana, serta pengelolaan linkgungan dan SDA
6. Hak atas pekerjan yang layak 
7. Hak atas kebebasan beragama dan berkeyakinan
8. Hak Politik Perempuan 
9. Penghapusan hukum diskriminatif 
10. Penghentian Korupsi

Indikator ditetapkan secara fleksibel tetapi mengandung beberapa indikator kunci seperti: 

1. Komitmen pada pengarusutamaan gender (PUG)
2. Komitmen pada penghentian kekerasan terhadap perempuan 
3. Produk hukum dan kebijakan yang terkait dengan isu
4. Quick Win 

Skor evaluasi disepakati menggunakan ukuran sebagai berikut:

A : 8-10à artinya sesuai atau mengarah pada Nawacita (diberi warna hijau)

B:  6-7à artinya hanya sebagian kecil yang mengarah pada Nawacita (warna kuning)

C:  4-5à artinya cenderung tidak mengarah pada Nawacita (warna merah)

Kami berharap dengan rapor ini, pemerintah bisa memperbaiki kinerjanya dan menempatkan agenda perempuan menjadi prioritas yang bangsa yang sama pentingnya dengan membangun kedaulatan bangsa.

Secara lengkap Rapor 100 Hari Jokowi-JK bisa dilihat disini

Jakarta, 3 Februari 2015

INDONESIA BERAGAM 

Kontak Person: 

1. Dwi Rubiyanti K (08129448741), Kordinator

2. Anis Hidayah (081578722874)

3. Misiyah (08111492264)

4. Dian Kartikasari (0816759865)