7 Mei 2015, di KOMNAS Perempuan, perwakilan gerakan perempuan yaitu Rita Kalibonso (Mitra Perempuan), Syamsiah Ahmad, Ninuk Widyantoro (YKP), Atas Hendartini Abjah (PKBI), Adriana Venny (KOmnas Perempuan), Yuli Dwi Andriyanti (Edith, Komnas Perempuan), Vero UN Women, Estu Fanani (CWGI), Rena Herdiyani (Kalyanamitra), Listowati (Kalyanamitra), Rudolf Bastian (LGBT group), Yuli (LGBT group), Carla Natan (Perwakilan APWAPS), dan Ruby Khalifah (AMAN Indonesia). Tujuan rapat adalah melihat secara kritis agenda CEDAW (Convention on the Elemination all form of Discrimination against Women), ICPD (International COnference on Population and Development), Beijing Platform for Action di dalam kerangka Sustainable Development Goals (SDGs) yang pada bulan September 2015 akan disahkan menjadi framework baru pembangunan menggantikan MDGs.
Apakah target-target di dalam SDGs sudah merefleksikan agenda CEDAW, ICPD dan BPFA?
Update Konteks
Pembahasan SDGs saat ini berjalan dengan mekanisme inter govermental negotiatio, dimana perwakilan negara-negara setiap bulan membahas komponen-komponen penting dalam SDGs, sebelum disahkan pada September 2015. Apakah kita terlambat membahas ini? Tentu tidak, meskipun pembahasan substansi dari SDGs sendiri telah berjalan pada bulan Maret 2015, tetapi secara keseluruhan review hasil outcome yang akan dibicarakan pada akhir Mei 2015. Sekedar mengingatkan kalender SDGs untuk bekal kita advokasi sebagai berikut:
(a) 19-21 January 2015 [3 days]- Stocktaking
(b) 17-20 February 2015 [4 days] - Declaration
(c) 23-27 March 2015 [5 days]- Sustainable Development Goals and targets
(d) 20-24 April 2015 [5 days] - Framework for monitoring and review of implementation
(e) 18-22 May 2015 [5 days] - Means of Implementation and Revitalised Global Partnership
8-18 Mei IPPF membahas SRHR dalam SDGs, Bangkok
16-19 Mei, Forum CSO pra Intergovermental forum.
21-22 Mei, Inter govermental forum on SDGs, UNESCAP dan NEP Bangkok
26-28 Mei, APWLD, CHiangmai
(f) 22-24 June 2015 [4 days] - Declaration
(g) 20-24 July 2015 and 27-31 July 2015 [10 days] - Finalization of the outcome document
(h) 28-30 September - UN Assembly for SDGs
Karena SDGs ini non legal binding, kemungkinan pemerintah Indonesia tidak mengambil semua 17 goal, tetapi memberikan prioritas. Ini perlu diwaspadai karena jika tidak diambil secara keseluruhan maka tentu pembangunan akan terlihat pincang. Saat ini yang paling urgen adalah melihat bagaimana Pemerintah merespon 17 goal tersebut. Posisi Indonesia seperti apa? baik dalam konfernesi Asia Pacifik di Bangkok yang dijadulakn 21-22 Mei 2015.
Beberapa isu penting yang perlu dipertimbangkan adalah:
- Fokus SDGs pada isu lingkungan karena dianggap kondisi planet krisis sehingga dibutuhkan intervensi sosial dan ekonomi. Pendekatan konservasi lingkungan tidak bisa menjawab degrasi, sehigga penting untuk memfokuskan pembangunan pada people. Maka sejak diskusi pembahasan SDGs, wacana people-centered development mencuat. Kentalnya isu lingkungan juga karena loby diantara agensi-agensi bergerak di isu lingkungan sangat kuat. Tetapi mereka miskin perspektif gender. Sehingga PR kedepan bagaimana memastikan perspektif gender ada pada pembahasan goal lingkungan.
- Setback pembahasan populasi yang diarahkan pada demographi atau angka-angka berpotensi untuk melihat masalah populasi adalah angka, bukan persoalan human being yang membutuhkan sebuah respon terintegrasi dari kaca mata sosial, medis, lingkungan dan ekonomi. Isu bonus demograpi tidak cukup dijawab dengan kebutuhan tenaga kerja, tetapi juga harus melihat bagaiman kualitas sumber daya manusianya untuk bisa merespon persoalan demographi. Fakta bahwa dunia memiliki 30% generasi sandwich yang oleh Dorothy Canning Miller diterjemahkan sebagai referring to younger women in their thirties and forties who were taking care of their children, but also having to meet the needs of their parents, employers, friends and so on. Melihat ini semua. Penting dipikirkan energi kita untuk memfokuskan pada kelompok rentan yaitu permepuan dan anak perempuan. Keterlibatan laki-laki bagaimana? apakah harus gerakan permepuan yang melakukan? Bagaimana dengan mainstremaing gender di gerakan sosial, buruh, lingkungan dan sebagainya?
- Hilangnya Sexual Reproducive Health and Rights pada diskusi di High Level Panel SDGs di Bali menjadi pertanyaan semua orang, apakah SDGs benar-benar komitmen untuk menjaga agar No One Left Behind. Jika ya, maka tentu kelompok-kelompok terpinggirkan seperti LGBT, minoritas, perempuan dari berbagai latar belakang, mendapatkan tempat di “tengah” bukan pinggiran. Artinya pula bahasa Sexual Reproductive Health and Reproductive Rights tidak perlu muncul, krena dihilangkannya sexual rights sama dengan penolakan realitas kemanusiaan bahwa sexualitas dan reproduksi adalah aktifitas yang tidak bisa dipisahkan. Ini sangat jelas bahwa kelompok minoritas seksual berpotensi terpinggirkan.
- Isu perempuan dimana? Meskipun upaya untuk advokasi isu perempuan gencar dilakukan oleh berbagai pihak, akhirnya Open WOrking Group mengabulkan tuntutan para feminist dengan gol 5 tentang gender equality and empowerment of all women and girls sebagai stand alone goal, tetapi gender indicators maintream disemua goal yang ada, kecuali pada goal 17 yang tidak secara eksplisit memiliki indikator gender. MESKIPUN demikian,penting bagi gerakan perempuan Indonesia untuk melihat secara lebih kritis lagi isu-isu penting yang pernah disepakati pada dokumen-dokumen sebelumnya diantaranya adalah CEDAW, ICPD dan BPFA. Karena jelas sekali bahwa ketiga dokumen diatas sudah disepakati oleh negara-negara anggota PBB dan harus tetap dijaga komitmenya dalam kerangka SDGs.
- Pemerintah Indonesia yang bertangungjawab pada SDGs adalah BAppenas dan Kemlu. Di BAppenas, divisi ekonomi dna lingkungan bertanggungjawab pada subtansi SDGs, dan siap menurunkan ke dalam RPJMN. Sementara Kemlu, sebagai juru negosiator akan melihat posisi Indonesia secara komprehensif beririsan dengan posisi Indonesia di forum multilateral yang lainnya seperti G20, ASEAN, Bali Democracy, Goverment Partnership, Asia Africa Conference, MIKTA, D8 dan sebagainya. Sampai saat ini pemerintah Indonesia belum menlaunching posisi Indonesia untuk Konferensi Asia Pasifik di Bangkok tentang SDGs.
Kesepakatan Rapat
Untuk merespon ini, gerakan perempuan perlu mempersiapkan respon yang lebih strategis yaitu memperkuat advokasi nasional pada Bappenas dan Kemlu untuk menggolkan agenda perempuan dalam localizing SDGs di dalam negeri. Mengapa? Karena pada negosiasi sampai September, kemungkinan kecil mengubah gol dan target SDGs, sehingga yang paling memungkinkan adalah advokasi nasional. Beberapa skenario yang akan dijalankan adalah;
Skenario I
Skenario ini memfokuskan pada penyiapan kertas posisi gerakan perempuan dengan memanfaatkan fasiltias dari BAppenas. Gerakan perempuan akan menawarkan konsep note untuk konsultasi publik dengan pemerintah dengan menggunakan fasilitas Bappenas yaitu bagian hubungan kelembagaan. Pada konsultasi publik ini Pihak pemerintah akan presentasi posisi Pemerintah Indonesia, terutama pada maintreaming gender di dalam SDGs. Kemudian Gerakan perempuan akan merumuskan indikator berperspektif gender untuk bisa diadopsi oleh pihak pemerintah. Proses ini diharapkan bisa reaching out aktifis peremuan di daerah, sehingga kertas posisi lebih komprehensif.
Kontak Pak Dida untuk mendapatkan kepastian kemungkinan mendapatkan suppot (Lilies, Ruby dan Venny)
Skenario II
Proses organik yang dilakukan masyarakat sipil untuk mempersiapkan kertas posisi dengan diskusi rutin kelompok kecil. Diskusi rutin akan dimulai tangal 12 Mei 2015, Jam 10 Pagi, di KOmnas Perempuan untuk membahas Gol 3,5 dan 16. Sementara gol-gol yang lainnya akan dibahas pada pertemuan selanjutnya. Usulan kelompok LGBT akan diintegrasikan karena strategi yang dipakai bukan fokus pada satu gol, tetapi maintream ke dalam goal yang lainnya seperti gol 1,2,3,4,5,6,8, 9,10,11,13,16,17. Pembagian tanggungjawab; Pembahasan Gol 3 (Atas, Rita, Ninuk) , Goal 5 (Venny, rena, Lilis, Estu), Goal 16 (Carla, Ruby, venny)
Skenario III
Adalah skenario membaca posisi Indonesia pada negosiasi tingkat asia pasifik dan global. Bastian dan Yuli akan menghubungi Kemlu dan Bappenas untuk mendapatkan informasi tentang respon Indonesia terhadap draft SDGs. Bastian dan Yuli juga akan memberikan update reguler kepada teman-teman di Indoensia selama menghadiri forum CSO dan Inter govermental forum di Bangkok pada 21-22 Mei 2015.
Tindak lanjut lain yang penting adalah menghubungi MAMPU untuk membicarakan tindak lanjut dari CSW, dimana dokumen rencana strategis telah dibuat. Rita Kalibonso akan menghubungi MAMPU dan menawarkan pertemuan Senin 11 Mei 2015.
Disiapkan oleh Ruby Khalifah
No comments:
Post a Comment