APF on SDGs 1: Development Justice v.s TPP

Sejak disahkan pada September 2015 lalu, Sustainable Development Goals (SDGs) telah resmi menggantikan Millenium Development Goals (MDGs). Asia Pasific Forum on SDGs yang sedang berlangsung di Bangkok kali ini dibuka pada tanggal 31 Maret 2016 dihadiri oleh 139 delegasi dari berbagai negara di Asia. Memastikan prinsip SDGs bahwa “No One Left Behind” dijalankan, forum kali ini dihadiri juga kelompok-kelompok yang selama ini dimarginalkan seperti kelompok indegenous, disabilitas, petani, perempuan dari wilayah konflik, LGBT, dan sebagainya. Ini merupakan forum pertama di Asia Pasifik yang paska adopsi Agenda 2030 tahun lalu di New York. Forum ini terselenggara atas kerjasama sejumlah organisasi PBB seperti UNESCAP, UNDESA,, UNEP, dan Asia Pacific Regional CSO Engagement Mechanism (AP-RCEM), dimana organisasi feminist seperti APWLD leading. Untuk memberikan gambaran apa yang terjadi di lapangan paskah adopsi SDGs, sebuah sesi berjudul Setting the tones; Reality Check memberikan gambaran komprehensif tentang situasi masyarakat sipil dan pemerintah dalam hal mempersiapkan perangkat implementasi di tingkat nasional.  Beberapa nara sumber dihadirkan untuk memberikan pemantik diskusi paralel Viva Tatawaqa, DIVA, FIJI, Malu Martin mewakili isu HIV/AIDS, Prernamingan Bomzan, LDC Watch Nepal, Anselmo Lee, KoFID-ADN. Ada empat hal penting yang digarisbawahi dalam sharing di sesi ini yaitu;

Butuh Sekretariat Bersama untuk Pelaksanaan SDGs; Workshop INFID

Lebih dari 100 perwakilan masyarakat sipil Indonesia, telah berkumpul di Jakarta pada tanggal 6-7 Oktober untuk merayakan dan mendiskusikan kerangka kerja pembangunan global baru Agenda 2030 untuk Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Hasil pertemuan tersebut dirumuskan sebagai berikut:

A. Posisi Strategis SDGs

Dalam konteks tata pergaulan global dan deplomasi Internasional, SDGs dapat menjadi landas pacu Indonesia untuk:

1. Menjaga kredibilitas dan komitmen politik Indonesia dalam menjawab terjadinya kesenjangan antar negara dan di dalam negara, menurunnya daya dukung lingkungan, serta perlambatan ekonomi global berdasarkan prinsip “no one left behind”.  
2. Memperkuat posisi tawar, strategi diplomasi dan solusi sistemik untuk mengatasi kendala-kendala global melaluikemitraan, solidaritas global, kerjasama Selatan–Selatan, negara utara-selatan, Pemerintah dengan Pemerintah, Pemerintah dengan Sektor Swasta, serta Pemerintah dengan Masyarakat Sipil. 
3. Mengakselerasi peran aktif dan opsi-opsi Indonesia dalam mewujudkan visi peradaban dunia baru sebagaimana tertuang dalam Deklarasi Agenda 2030 untuk Pembangunan Berkelanjutan (Transforming Our World: The 2030 Agenda for Sustainable Development).

Where are CEDAW, ICPD, BPFA in the SDGs?

7 Mei 2015, di KOMNAS Perempuan, perwakilan gerakan perempuan yaitu Rita Kalibonso (Mitra Perempuan), Syamsiah Ahmad, Ninuk Widyantoro (YKP), Atas Hendartini Abjah (PKBI), Adriana Venny (KOmnas Perempuan), Yuli Dwi Andriyanti (Edith, Komnas Perempuan), Vero UN Women, Estu Fanani (CWGI), Rena Herdiyani (Kalyanamitra), Listowati (Kalyanamitra), Rudolf Bastian (LGBT group), Yuli (LGBT group), Carla Natan (Perwakilan APWAPS), dan Ruby Khalifah (AMAN Indonesia). Tujuan rapat adalah melihat secara kritis agenda CEDAW (Convention on the Elemination all form of Discrimination against Women), ICPD (International COnference on Population and Development), Beijing Platform for Action di dalam kerangka Sustainable Development Goals (SDGs) yang pada bulan September 2015 akan disahkan menjadi framework baru pembangunan menggantikan MDGs. 

Apakah target-target di dalam SDGs sudah merefleksikan agenda CEDAW, ICPD dan BPFA?