Kerangka kerja pembangunan global bernama Sustainable Development Goals (SDGs) telah disepakati oleh para pemimpin dunia pada September 2015. Wakil Presiden Yusuf Kalla mewakili Indonesia, bersama dengan pemimpin dunia yang lainnya, mengikatkan janji untuk menurunkan 17 gol dan 169 target yang ada di dokumen SDGs. Saya sendiri optimis bahwa SDGs akan lebih baik pelaksanaannya di Indonesia karena sosialisasi keberadaan framework ini telah dilakukan sejak konsultasi global untuk menjaring isu-isu penting dunia dilakukan. Sebagian dilakukan sebagai upaya untuk mereview pelaksanaan MDGs,tetapi juga sisi lain untuk mendapatkan masukan origin dari berbagai lapisan masyarakat terkait dengan persoalan kemiskinan, ketimpangan, kekerasan terhadap perempuan dan anak, air dan sanitasi, energi, kelautan dan pesisir, dan sebagainya.
Kini dokumen ini telah selesai diperdebatkan. Tibalah kita menurunkan secara operasional ukuran-ukuran setiap target untuk bisa mencapai gol yang telah ditentukan. Gerakan Perempuan Peduli Indonesia (GPPI), sebuah aliansi nasional yang dibentuk untuk mengawal pelaksanaan Beijing Plus 20, terdiri dari masyarakat sipil pembela HAM Perempuan dan anak, Institusi HAM Nasional seperti KOMNAS Perempuan dan KPAI.
Berkaca pada pengalaman Sidang CSW 59 tentang Beijing Plus 20, dimana pendekatan delegasi Indonesia belum mencerminkan "people-center diplomacy", karena banyak kemajuan-kemajuan di tanah air kurang mendapatkan promosi di sidang PBB. Disisi lain, arah diplomasi justru mengarah pada konservatisme. Keberadaan masyarakat sipil dalam delegasi resmi negara berhasil membuka ruang dialog untuk memperbaiki posisi Indonesia. Pasca New York, berbagai kegiatan dilakukan untuk memaksimalkan perubahan di tingkat nasional dengan membangun komunikasi intensif dengan pihak kementerian, khususnya Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagai national mechienary dari pemberdayaan perempuan.
Terkait dengan SDGs, GPPI membuka kerjasama dengan Bappenas dan berhasil memfasilitasi konsultasi publik pada tanggal 4 September 2015 di Bappenas untuk melihat indikator gender dalam SDGs. Mengapa ini penting? Karena persoalan perempuan tidak bisa dikapling dalam satu sektor saja, maka tentu penting untuk memastikan bahwa kesemua gol dan target yang ada dalam SDGs benar-benar merefleksikan komitmen negara pada dokumen pemberdayaan perempuan sebelumnya diantaranya Konvensi CEDAW, BPFA, ICPD, dokumen-dokumen lainnya. Diskusi rutin mingguan dilakukan untuk menajamkan indikator dalam setiap target.
Tantangan terbesar ada pada gol-gol yang tidak banyak mendapatkan ruang untuk diskusi. Misalnya isu-isu terkait dengan kelautan dan masyarakat pesisir, air minum, energi, produksi dan konsumsi, biodiversitas. Sehingga penting bagi teman-teman yang membaca blog ini untuk memberikan masukan pada Buku Indikator Gender ini agar lebih lengkap lagi. Tidak ada gading yang tak retak. Buku ini bukanlah hasil karya yang final. Tetapi bahwa semua indiaktor yang dituangkan di dalam buku ini telah mengalami proses klarifikasi dari referensi global yang diterbitkan oleh PBB dan juga oleh masyarakat sipil. Selain itu referensi dari jaringan-jaringan nasional juga dikumpulkan untuk mendukung ketajaman dari buku ini.
Sebagai salah satu editor buku ini, saya ingin meminta maaf karena ada banyak salah ketik dan veri english regional yang belum terhapus. Namun tentu saja tidak mengurangi substansi dari buku ini. Respon kawan-kawan sangat penting, jadi feel fee ya.
Secara lengkap buku indikator pengarusutamaan gender bisa didownload di link berikut
No comments:
Post a Comment