Ruang partisipasi masyarakat sipil semakin mengecil. Pesan ini sangat menguat dalam dua hari terakhir konferensi Asia Pacific Civil Society on SDGs yang diselenggarakan atas kerjasama antara institusi PBB dan CSO regional yang bergabung dalam Asia PAcific Regional CSO Engagement Mechanism (AP-RCEM). Mengecilnya ruang keterlibatan masyarakat sipil dalam proses pengambilan keputusan tidak hanya terjadi di tingkat regional dan global, tetapi juga sangat nyata dirasakan di kawan-kawan CSO yang bekerja di level nasional. Bentuk penyempitan peran CSO bisa berbeda-beda. Misalnya di Kamboja, pemerintah memberlakukan pengetatan pada ijin buat NGO dengan berbagai cara. Untuk model usaha kecil, registrasi akan disetujui jika ada sejumlah uang sebagai modal awal ada di rekening organisasi tersebut. Media koran dan TV disensor ketat. Saat ini hanya media elektronik termasuk media sosial yang memiliki kebebasan untuk berekspresi. Tetapi jika ada ekspresi di media online yang dianggap pemerintah “berbahaya” maka konsekuensi penjara akan diterima oleh orang tersebut. Di Pakistan, situasi jauh lebih buruk ketika rezim hasil perkawinan antara militer dan politisasi agama bukan saja menghilangkan ruang partisipasi CSO tetapi juga membungkam suara rakyat. Perwakilan CSO dari Pakistan yang saya tidak bisa sebutkan namanya disini, menuturkan bahwa salah satu aturan tergila yang sekarang sedang diberlakukan adalah terkait dengan tanah dan investasi dimana pemerintah bisa mengambil tanah masyarakat baik berbentuk hutan maupun bukan hutan. Jika petani melawan maka cap “teroris" akan dilekatkan sebagai alasan untuk “mengamankan”.
